CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Paskalis Imadawa saat membuka Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 yang digelar di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Senin (24/8/2026).
Dikatakan pengendalian kebakaran hutan tidak dapat menjadi tanggung jawab satu instansi maupun satu pemerintah daerah. Persoalan karhutla memiliki dampak yang luas, mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan hingga pembangunan.
"Pengendalian kebakaran hutan bukan merupakan tanggung jawab satu instansi atau pemerintah daerah saja. Kebakaran hutan merupakan persoalan yang memiliki dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan dan pembangunan," ujarnya.
Menurut Paskalis Imadawa, penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, 6 pemerintah provinsi di Tanah Papua, TNI, Polri, kejaksaan, BPBD, BMKG, perangkat daerah teknis, UPT kementerian, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
