Papua Selatan Dapat Rp26,8 Miliar, Rehabilitasi Hutan dan Ekonomi Masyarakat Jadi Prioritas
CEPOSONLNE.COM. MERAUKE-Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 26,8 miliar melalui program Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) untuk mendukung upaya penurunan emisi, perlindungan hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia atas kinerja dalam menurunkan emisi sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Ia mengatakan, Indonesia memperoleh pendanaan dari Green Climate Fund sebesar 103,8 juta dolar AS berdasarkan hasil kinerja penurunan emisi pada periode 2014-2016 sebesar 20,25 juta ton CO2, termasuk pembayaran atas manfaat non-karbon.
“Kalau dulu isu tentang karbon itu hanya berputar-putar, tidak pernah ada wujudnya dan masyarakat di daerah tidak pernah merasakan dampaknya, sekarang sudah mulai ada wujudnya,” kata Joko dalam kegiatan kick-off program RBP REDD+ GCF di Papua Selatan, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, alokasi Rp26,8 miliar untuk Papua Selatan memang belum optimal jika dibandingkan dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
Namun, dana tersebut harus dipandang sebagai modal awal untuk membangun fondasi yang dapat menarik investasi berkelanjutan di masa mendatang.
Dana tersebut akan digunakan antara lain untuk mendukung kebijakan FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi 100 hektare lahan, pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui akses perhutanan sosial, pembaruan rumah produksi, serta perlindungan hak masyarakat melalui pemetaan wilayah berbasis masyarakat.
Joko menjelaskan penyaluran dana di Papua Selatan dilakukan melalui skema tidak langsung dengan WWF Indonesia sebagai lembaga perantara yang ditunjuk pemerintah provinsi dan disetujui pemerintah pusat.
Ia menegaskan pelaksanaan program harus disertai transparansi, sistem monitoring yang kuat, tata kelola yang baik, mitigasi risiko serta kepatuhan terhadap aspek lingkungan dan sosial.
“Safeguard, mekanisme pengaduan, keluhan, serta pengarusutamaan gender merupakan prinsip yang wajib dilakukan dalam seluruh pelaksanaan program,” ujarnya.
