Indra Jaya: Hasil Evaluasi DOB Papua Selatan Jadi Pertimbangan Pencabutan Moratorium Pemekaran
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Anggota Komisi II DPR RI Indra Jaya meminta Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan empat pemerintah kabupaten serius menyiapkan data dalam evaluasi tiga tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru (DOB) Papua Selatan.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut tidak hanya menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, tetapi juga dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menentukan kebijakan moratorium pemekaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Indra Jaya dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Merauke, Selasa (11/8/2026).
“Jadi saya mohon kepada OPD, kepada pemerintah yang hadir di sini untuk sama-sama serius menggarap datanya, karena ini nanti akan dilaporkan ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan akhirnya nanti dilaporkan ke Presiden,” kata Indra.
Indra mengatakan, evaluasi tiga tahun tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Selatan, ia menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan amanat undang-undang tersebut dilaksanakan.
Ia menyebut evaluasi yang berlangsung di Papua Selatan merupakan yang pertama dilakukan terhadap empat DOB di wilayah Papua.
“Pertemuan ini adalah pertemuan yang paling pertama kali di antara empat DOB ini. Jadi mudah-mudahan ini sebuah berkah bagi Provinsi Papua Selatan,” ujarnya.
Setelah evaluasi di Papua Selatan, rangkaian kegiatan serupa akan dilanjutkan ke Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Indrajaya menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan tujuan pemekaran daerah benar-benar tercapai, terutama dalam pemerataan pembangunan, percepatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
