Kondisi Pertahanan Wilayah Perbatasan Jadi Topik Hangat Pemerintah
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI.
Rapat tersebut membahas kondisi pertahanan di wilayah perbatasan serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis terkait pertahanan, keamanan, dan kesiapsiagaan kawasan perbatasan.
Rakor berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Senin (27/7/2026).
Kegiatan diawali dengan paparan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengenai kondisi geografis, demografi, dan sosial masyarakat Papua Selatan sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia.
Apolo menjelaskan Papua Selatan merupakan salah satu daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Menurutnya, pemerintahan provinsi tersebut baru efektif berjalan sekitar satu tahun.
"Papua Selatan memiliki empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat," ujarnya.
Ia menyampaikan, wilayah Papua Selatan terdiri atas sekitar 80 distrik yang tersebar di empat kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 580 ribu jiwa.
Selain memiliki wilayah yang luas, Papua Selatan juga memiliki kawasan hutan yang cukup besar. Menurut Apolo, luas wilayah tersebut menjadikan Papua Selatan sebagai provinsi terluas keempat di Indonesia, meski jumlah penduduknya relatif sedikit.
"Ini provinsi terluas keempat di Indonesia, tetapi jumlah penduduknya tidak banyak," katanya.
Gubernur juga menekankan posisi strategis Papua Selatan karena berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini (PNG) melalui jalur darat serta berbatasan dengan Australia melalui wilayah perairan. Kondisi tersebut menjadikan Papua Selatan memiliki peran penting dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional, terutama di kawasan perbatasan. (*)
