Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima Massa Demo, Wagub Dukung Penolakan Peternakan di Pulau Kimaam

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa saat menerima dan memberikan arahan kepada massa aksi demo Damai di DPRP Papsel atas penolakan PSN peternakan kerbau dan sapi di Pulau Kimaam, Selasa (19/5/2026) (Humas Biro Umum Papsel/Ceposonline.com) 
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa saat menerima dan memberikan arahan kepada massa aksi demo Damai di DPRP Papsel atas penolakan PSN peternakan kerbau dan sapi di Pulau Kimaam, Selasa (19/5/2026)  (Humas Biro Umum Papsel/Ceposonline.com) 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa mendukung aspirasi penolakan peternakan di wilayah Pulau Kimaam.

Dukungan penolakan itu disampaikan saat menerima massa demo yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima (Lemaskim) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan di Salor, Selasa (19/5/2026).

Paskalis meminta DPR provinsi dan DPR Daerah  Kabupaten Merauke membangun komitmen bersama bahwa perusahaan apapun itu tidak lagi diijinkan untuk masuk di Provinsi Papua Selatan.

"Mari kita membangun komitmen bersama antara DPRP Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten Merauke terkait masalah ini,"tegas dia.

Advertisement

Ia berharap selain DPRP provinsi dan DPRD Kabupaten Merauke dan Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi setempat juga harus menyepakati hal ini.

Paskalis menyebut, masalah yang mencuat dan diprotes saat ini adalah masalah peternakan di Pulau Kimaam. Sehingga dia mengajak untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat guna mencarikan solusi masalah ini.

Ia menegaskan, jika masyarakat protes maka pemerintah juga bakal protes kepada pemerintah pusat di Jakarta. Menurut dia, perjuangan suci dan mulia ini jangan dinodai dengan teriakan tidak jelas. 

Advertisement

"Kita sudah sepakat satu kata bahwa tolak, tinggal bagimana memformulasikan kata tolak ini dalam narasi yang berkekuatan hukum," katanya.

Wagub Paskalis mengatakan, bagaimana membahasakan penolakan ini dengan kata-kata dan formulasi serta artikulasi bahasa yang baik sehingga tidak dikatakan bahwa tindakan ini adalah perbuatan anarkis.

Selain itu, lanjut dia, bagaimana dibuat tim yang lebih akur sehingga tim yang memperjuangkan ini jalan sampai pada tingkat akhir.

Menurut dia, pemerintah berkewajiban menyiapkan dana untuk memfasilitasi utusan masyarakat ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalan ini.

Advertisement

Artikel Terkait

Razia Gabungan di Seringgu Jaya, Satresnarkoba Amankan Sopi dan Alat Penyulingan

Razia Gabungan di Seringgu Jaya, Satresnarkoba Amankan Sopi dan Alat Penyulingan

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Merauke terus menggencarkan razia terhadap tempat produksi dan peredaran minuman keras (miras)

Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat, DPR Papsel Bahas Raperdasus Hak Ulayat dan Perlindungan Hukum

Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat, DPR Papsel Bahas Raperdasus Hak Ulayat dan Perlindungan Hukum

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi

Semarak HUT ke-4, Pemprov Papsel Gelar Turnamen Catur

Semarak HUT ke-4, Pemprov Papsel Gelar Turnamen Catur

Kejuaraan ini turut mendapat dukungan penuh dari salah satu anggota DPD RI sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pembinaan generasi muda

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer