Tingkatkan PAD Papua Selatan, Pemilik Kendaraan Plat Luar Diminta Segera Mutasi
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Provinsi Papua Selatan maupun kabupaten cakupan Papua Selatan, maka para pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, roda enam dan seterusnya untuk segera melakukan mutasi dan balik nama kendaraannya.
‘’Kita berharap, para pemilik kendaraan yang masih plat luar tersebut segera mutasi kendaraannya dan balik nama,’’ kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan Ronald Evans, menjawab pertanyaan media ini di Merauke, Kamis (5/3/2026).
Ronald Evans menjelaskan, untuk kendaraan plat luar yang beroperasi di Papua Selatan tersebut, pajak kendaraannya dibayar ke daerah asal. Bukan di Papua Selatan.
Sementara penertiban kendaraan-kendaraan tersebut kewenangannya oleh kepolisian. ‘’Berbagai upaya sudah kita lakukan baik berupa insentif maupun bebas biaya. Kalau itu tercapai, kita optimis, PAD kita akan meningkat,’’ jelasnya.
Upaya lainnya yang dilakukan jelas Ronald Evans adalah dengan menyurat ke sejumlah perusahaan diantaranya ke PT Global Papua untuk melakukan mutasi.
Sementara untuk alat berat, pihaknya bersama dengan pemerintah Kabupaten Merauke melakukan pemataan.
‘’Termasuk dengan Dinas Pertanian Kabupaten Merauke. Disitu kita akan lihat dimana dalam UU Nomor I yakni pekerjaan yang dilakukan di wilayah PSN tidak dikenakan biaya atau bebas. Jadi itu menjadi perhatian”
“Kita berharap, data itu akan kita peroleh, mislanya pekerjaan sudah selesai dan jika data sudah kita dapat maka kita bisa melakukan penagihan. Karena tiap hari kita ke kantor itu, dan saat kita turun ada lagi alat berat yang naik,’’ jelasnya.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo ungkap Ronald Evans cukup serius dalam meningkatan PAD di Papua Selatan. Keseriusan itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi.
‘’Sehingga diharapkan OPD yang punya potensi memungut poajak dan retribusi daerah untuk segera menindaklanjuti,’’ terangnya.
Ronald Evans mengungkapkan, pada tahun 2026 ini, Pemerintah Papua Selatan telah menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp140 miliar. Ia pun optimis target tersebut tercapaai. Bahkan akan meningkat.
Ia pun berharap Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Papua Selatan segera menata dan melakukan pengawasan secara optimal terhadap penyaluran BBM di Papua Selatan.
‘’Tahun ini untuk Pajak Bahan Bakar Bermotor tersebut kita targetkan Rp60 miliar. Tapi, kalau dengan penataan dan pengawasan yang baik, kita optimis bisa capai Rp100 miliar. Tinggal bagaimana langkah pengawasan dari OPD terkait,’’ katanya.
Ronald Evans menambahkan, ada 7 jenis pajak yang dikelola oleh Badan pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan.
Ketujuh jenis pajak tersebut yakni pajak kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor. Kemudian pajak air permukaan, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor.
“Lalu Pajak Rokok sesuai nomenklatur memang itu dari pusat tapi dicatat sebagai PAD dan terakhir mineral logam bukan batuan,’’ tandasnya. (*)
