Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Ingin Karhutla Sumatera-Kalimantan Terulang di Papua, Fakhiri Keluarkan Perintah Tegas

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri saat memberikan keterangan pers usai Rakor Forkopimda terkait kebakaran hutan dan kekeringan di wilayah Papua, di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (26/8/2026).(CEPOSONLINE.COM/ELFIRA).
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri saat memberikan keterangan pers usai Rakor Forkopimda terkait kebakaran hutan dan kekeringan di wilayah Papua, di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (26/8/2026).(CEPOSONLINE.COM/ELFIRA).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya ancaman kebakaran di sejumlah wilayah.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri tidak ingin kejadian karhutla seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan terulang di Papua. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini, disertai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar hutan untuk membuka lahan.

“Kami tidak mau kejadian yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan terjadi di Provinsi Papua,” tegas Fakhiri usai Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait kebakaran hutan dan kekeringan di wilayah Papua, di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (26/8/2026).

Advertisement

Untuk itu, Fakhiri meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, tidak ragu memproses setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan.

Ia bahkan meminta proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara tegas hingga ke pengadilan agar memberikan efek jera.

“Dan saya minta nanti kepada pengadilan jangan dikasih ampun. Kalau itu ancaman hukumannya 15 tahun maka jangan dikurangi, disesuaikan dengan ancaman hukuman supaya efek jera bagi mereka,” tegasnya.

Advertisement

Menurut Fakhiri, ketegasan tersebut diperlukan agar tidak ada lagi pihak yang membuka lahan untuk kepentingan pribadi dengan cara membakar hutan, termasuk untuk kepentingan penanaman sawit.

Dalam paparannya, Fakhiri menyinggung praktik pembakaran hutan yang menurutnya kerap berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan sawit.

“Jadi saya minta nanti kita tegas saja, kalau membuka lahan sawit mereka bakar hutan maka para Kapolres dan dinas terkait tangkap dan diproses,” 

“Saya titip kali ini jangan main-main. Kalau masuk dalam proses maka sampai ke pengadilan, tidak boleh ada yang lolos supaya pengelolaan hutan di Papua sesuai dengan mekanisme ketentuan yang ada,” katanya.

Advertisement

Artikel Terkait

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

Memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2027, Komisi IV DPR Papua menggelar rapat koordinasi dengan PLN

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

Di usia kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, pemerataan pembangunan di Papua dinilai masih jauh dari harapan. Hingga kini, sedikitnya 100

Ancaman Serangan Siber Meningkat, Bank Papua Konsentrasi Pada Keamanan Digital

Ancaman Serangan Siber Meningkat, Bank Papua Konsentrasi Pada Keamanan Digital

Ancaman kejahatan siber yang semakin berkembang seiring pesatnya digitalisasi menjadi perhatian serius industri perbankan. Berbagai modus

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer