Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Papua Mulai Pemanfaatan Dana REDD+ untuk Perkuat Perlindungan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Pemukulan tifa tanda dibukanya kegiatan kick off sebagai forum koordinasi dan penguatan komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program perubahan iklim di Papua, Kamis (18/6/2026).(Ceposonline.com/Elfira).
Pemukulan tifa tanda dibukanya kegiatan kick off sebagai forum koordinasi dan penguatan komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program perubahan iklim di Papua, Kamis (18/6/2026).(Ceposonline.com/Elfira).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menggelar kegiatan kick off sebagai forum koordinasi dan penguatan komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program perubahan iklim di Papua.

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Suni, Kamis (18/6/2026) menandai dimulainya pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ for Results Periode 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output-2 di Provinsi Papua.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, mengatakan momentum tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan pemanfaatan dana RBP REDD+ memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua.

Advertisement

"Skema Result Based Payment REDD+ merupakan bentuk penghargaan dari dunia internasional atas keberhasilan Indonesia, termasuk Papua, dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan," ujar Suzana saat membacakan sambutan Gubernur Papua.

Menurutnya, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan paling penting di dunia. Hutan Papua bukan hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan global, tetapi juga menjadi sumber identitas budaya, penghidupan, dan martabat masyarakat adat.

Karena itu, menjaga hutan Papua berarti menjaga kehidupan masyarakat Papua itu sendiri.

Advertisement

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, arah pembangunan Papua harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal.

Hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni "Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah)."

Papua yang cerdas, lanjutnya, adalah Papua yang mampu mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berbasis pengetahuan. Papua yang sejahtera adalah Papua yang masyarakatnya memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari pembangunan.

Sedangkan Papua yang harmoni adalah Papua yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.

Advertisement

Artikel Terkait

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

Memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2027, Komisi IV DPR Papua menggelar rapat koordinasi dengan PLN

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

Di usia kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, pemerataan pembangunan di Papua dinilai masih jauh dari harapan. Hingga kini, sedikitnya 100

Ancaman Serangan Siber Meningkat, Bank Papua Konsentrasi Pada Keamanan Digital

Ancaman Serangan Siber Meningkat, Bank Papua Konsentrasi Pada Keamanan Digital

Ancaman kejahatan siber yang semakin berkembang seiring pesatnya digitalisasi menjadi perhatian serius industri perbankan. Berbagai modus

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer