MRP Dukung Kepemimpinan Gubernur Papua, Prioritas OAP Jadi Penegasan

 

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan dan dialog bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Rabu (6/5/2026).

 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pemerintahan yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).

 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga representatif kultural seperti MRP memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

 

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan MRP menjadi fondasi penting dalam mengawal program strategis daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, hingga pembangunan infrastruktur yang merata guna mewujudkan Papua Cerah,” ucapnya, dalam rilisnya yang diterima Ceposonline.com.

 

Fakhiri mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga representatif kultural seperti MRP menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor di Papua.

 

Sementara itu, Ketua MRP Provinsi Papua, Nerlince Wamuar, menegaskan dukungan yang diberikan bukan sekadar simbolis, melainkan disertai komitmen untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua.

 

“MRP berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan selaras dengan aspirasi masyarakat, khususnya OAP,” katanya.

 

Sambungnya, penguatan komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dan MRP perlu terus dilakukan guna menjamin aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara optimal dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

 

“Dialog berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Papua yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.

 

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal penguatan hubungan kelembagaan yang lebih solid demi mendorong pembangunan Papua yang adil, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. (*)