C 
EPOSONLINE,COM, JAYAPURA – Tahun ini, kali ketiga bagi Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPSDA) Papua, menyelenggarakan PKN Tingkat Il secara mandiri, setelah mendapat akreditasi pada tahun 2023.
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni melalui Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua, Triwarno menyampaikan, tantangan di bidang tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks.
Dengan demikian, pejabat pimpinan tinggi pratama harus siap dan memiliki strategi serta kebijakan yang semakin baik dan tepat. Agar tidak tertindas dan tertinggal dengan kemajuan zaman, dalam menjawab tuntutan masyarakat di era modernisasi ini.
Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK.II) Angkatan XXX di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, NTT, Maluku dan Bawaslu RI kerja sama Pemerintah Provinsi Papua dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Selasa (26/8/2025).
“Pelatihan ini diperuntukkan bagi jabatan tinggi pratama atau pejabat administrator yang dipersiapkan untuk menduduki jenjang jabatan pimpinan tinggi pratama,” kata Triwarno.
Ia pun meminta agar PKN TK II jangan hanya dijadikan sebagai syarat untuk duduk dalam jabatan. Melainkan dijadikan sebagai kesempatan untuk menambah kapasitas, dan meningkatkan kompetensi di bidang tugas masing-masing.
“Tantangan masa depan dalam tata kelola pemerintahan diperlukan terobosan dan inovasi-inovasi yang dapat mewujudkan hadirnya strategi yang baru, yang lebih baik, lebih handal dibandingkan strategi yang ada selama ini,” ungkapnya.
Gubernur melalui Triwarno meminta peserta untuk melakukan suatu perubahan yang dapat membawa organisasinya pada langkah kemajuan yang lebih mapan dan dapat dirasakan manfaatnya.
Minimal kata dia, bagi organisasinya, bagi pemerintah daerah terlebih harus memiliki manfaat yang nyata bagi stakeholder dan masyarakat luas.
“Saya menunggu karya nyata dari saudara-saudara berupa inovasi dan terobosan nyata yang nantinya dituangkan dalam proyek perubahan, dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di tanah Papua,” ujarnya.
Adapun peserta PKN berasal dari berbagai daerah. Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, Papua Barat, Kota Tual Provinsi Maluku, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara dan Bawaslu RI. (*)
