JAYAPURA - Program KPS (Kartu Papua Sejahtera) yang merupakan program prioritas bagi masyarakat Papua, dengan sumber dananya dari alokasi dana Otsus sebesar Rp 43 miliar, sampai saat ini masih dalam tahap mediasi.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menjelaskan, program KPS masih dalam tahap mediasi. Antara Sekda Papua, Dinkes Papua dan direktur-direktur rumah sakit yang ada di Papua.
Diakuinya, keterlebitan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil hanya pendampingan data kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinkes Papua yang akan menyampaikan progres ke depan seperti apa.
"Data sudah kami sediakan, nanti terkait progres penyelesaian KPS, akan dilakukan oleh Dinkes Papua, kami hanya membentuk pendamping data dan sebagainya. Soal kebijakannya nanti Kasid Kesehatan yang berkewenang untuk mengatur, memang sampai saat ini Program KPS masih dalam tahap mediasi," kata Ribka kepada Cenderawasih Pos, Jumat (16/4) kemrin.
Diwajibkan bagi masyarakat yang berobat di rumah sakit memiliki NIK, akan tetapi sampai saat ini belum ada kasus masyarakat yang tidak memiliki NIK tidak bisa berobat atau memdapat pelayanan kesehatan, karena mereka masih bisa berobat menggunakan KPS.
"Kami tidak pernah menerima laporan bahwa ada masyarakat OAP tidak dilayani karena tidak ada NIK. Nanti terkait NIK saya pikir di Dinkes sendiri memiliki kebijakan tersendiri, yang mana selama ini ada juga masyarakat yang berobat tanpa memiliki NIK tetap dilayani," jelasnya.
Terkait dengan sumber-sumber pengobatan, semuanya tidak berasal dari dana KPS saja, tapi juga ada dari dana APBD dan juga APBN.
"Untuk itulah saat ini kami tetap mendorong agar nantinya ada integrasi dan untuk sementara kita lagi diskusikan supaya ada inovasi di rumah-rumah sakit," tambahnya.
Nantinya ketika Kadis Dinkes beri data kepada pihaknya terkait berapa rumah sakit yang ingin memasang perekaman KTP bagi OAP, maka Dukcapil siap hadir di rumah sakit.
"Ini kami lakukan sekaligus untuk mengeksekusi masyarakat yang datang berobat tetapi tidak memiliki KTP bisa langsung dilayani di rumah sakit yang bersangkutan. Kami memang sedang dorong Dinkes Papua melakukan PKS dengan kami di Dukcapil agar Dikes bisa mendapatkan hak akses NIK dan seterusnya," tambahnya.(ana/ary)