JAYAPURA – Guna menindaklanjuti harapan Gubernur Papua, dalam hal ini mengedepankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua, Sekda Provinsi Papua mengelar rapat kerja, sekaligus penandatanganan PKS dengan pihak BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat.
Rapat ini juga dihadiri dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bapeda dan beberapa dinas lain.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ripka Haluk menjelaskan, dalam kegiatan tersebut, pihaknya telah menyusun draf penandatanganan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
“Dikarenakan belum ada Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Papua, maka hal ini belum diputuskan. Sementara itu kami juga telah menyerahkan data OAP kepada BPJS Kesehatan sebanyak 2.386.048 jiwa. Ini yang sudah memiliki NIK, sementara masih ada OAP yang belum memiliki NIK,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (17/3).
Sementara bagi OAP yang belum memiliki NIK, sesuai dengan arahan Sekda Papua, harus mengupayakan OAP yang belum memiliki NIK untuk tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan, tentunya ada upaya-upaya yang akan dilakukan.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy mengatakan bahwa di tahun 2021, dana otonomi khusus sebesar Rp 43 miliar diperuntukan untuk pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua di 29 kabupaten/kota.
“Kami juga harapkan bahwa BPJS Kesehatan bisa proaktif mewujudkan harapan dari Gubernur Papua dalam hal ini menjamin pelayanan kesehatan bagi OAP tanpa terkecuali,” terangnya.
Selain itu, dr. Ario Pambudi Trisnowibowo selaku Asisten Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Papua, Papua Barat menjelaskan bahwa berdasarkan pertemuan tersebut pihaknya masih memperhitungkan beberapa hal terkait dengan OAP yang ingin diintegrasikan menggunakan KPS.
Dari pembahasan tersebut akan ada tindakan yang lebih lanjut. ‘’Pada prinsipnya kami sudah menerima data OAP yang mau diintegrasikan menggunakan KPS, sehingga kesehatan OAP bisa terjamin,’’tandasnya.(ana/ary)