Kunker ke Yapen – Waropen, Sarpras Pendidikan Butuh Perhatian

JAYAPURA- Dalam kunjungan kerjanya ke Yapen dan Waropen, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persoalan penting yang mesti disikapi.
“Dari pertemuan dengan total sekiranya 9 sekolah dan Dinas Pendidikan setempat, persoalan pertama perihal sarana-prasarana penunjang aktivitas belajar mengajar, seperti masih kurangnya ruang belajar, meja belajar, pagar sekolah yang rusak, toilet, hingga alat-alat penanganan kesehatan pasca pandemi, serta persoalan lainnya,” jelas Christian Sohilait, Sabtu (5/12).
Oleh karena itu, ke depan, DPPAD Papua akan mendorong untuk memfasilitasi perihal kebutuhan sarpras. Sebenarnya, untuk memenuhi kebutuhan sekolah perlu mengetahui standar fasilitas sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan, misalnya setingkat SMA, dilihat prioritas fasilitas apa saja yang diperlukan sehingga menjadi perhatian, seperti kebutuhan ruang belajar, laboratorium, komputer, maupun sarana olahraga.
“Terkait sarana dan prasarana, segera kita tangkap peluang yang ada dari pemerintah pusat melalui kementerian,” tambahnya.
Selain persoalan sarana-prasaran, regulasi juga menjadi satu yang penting untuk diberikan perhatian, khususnya regulasi anggaran 20 persen dari pagu untuk pendidikan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
“Pagu dana 20 persen untuk pendidikan di tingkat kabupaten masih belum secara jelas, walaupun komitmen para bupati saat kampanye telah menjadikan komitmen dan prioritas program,” terangnya.
Di samping itu, dibutuhkan regulasi lain ketika fasilitas sekolah dihalangi atau dipalang saat proses belajar-mengajar terjadi. Dalam hal ini, siapa yang akan bertangung jawab, apakah pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dewan adat, Polisi, atau pemerintah daerah terkait kasus seperti itu. Sebab, belum ada regulasi yang mengatur itu.
“Untuk regulasi lainnya, yakni tentang sertifikasi guru. Sertifikasi guru menjadi penting mengingat jika tidak memenuhi standar itu maka guru-guru akan tertinggal. Masalah hak-hak guru seperti hak menerima TPB maupun honor yang besarannya berbeda-beda karena faktor pindah tugas maupun di sekolah-sekolah yayasan yang nantinya segera kita evaluasi,” ujarnya.
Regulasi tentang pendidikan, menurut Sohilait, harus dipastikan persentasinya dengan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga mendorong pendidikan di Papua. (gr)