Kerja Cepat Data Masyarakat

JAYAPURA- Dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk bekerja ekstra cepat dalam mendata masyarakat penerima manfaat.
“Karena tidak variatif di mana ada (kabupaten/kota) yang terima, misalnya satu kabupaten itu mencapai 1000 KK. Namun, ada juga yang satu kabupaten itu hanya 64 KK atau 46 KK, dan seterusnya. Kita juga belum lihat letak kesalahannya di mana, apakah dari kementerian dalam verifikasi tidak memasukan semua atau dari kabupaten yang kurang data,” terang Dr. Ribka Haluk, kepada Cenderawasih Pos, Jumat (4/12) kemarin.
Namun, sambung Haluk, dirinya berharap, ke depan, pemerintah tingkat kabupaten/kota bekerja cepat dalam memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga masyarakat terdata untuk menerima bantuan sosial.
“Karena banyak sekali dari masyarakat kita yang harus terima bantuan. Dan kami di provinsi hanya menjalankan fungsi koordinasi, sebab yang memiliki data penerima manfaat itu ada di pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.
“Data yang ada nanti ditetapkan SK Bupati, kemudian diserahkan by sistem ke Jakarta. Dari Jakarta baru dikembalikan ke tingkat provinsi untuk kita mengetahui datanya. Dan kita lihat masih sedikit sekali. Banyak OAP atau masyarakat pada umumnya di Papua yang belum terdata secara baik oleh teman-teman di kabupaten. Bupati harus menggerakan OPD terkait, termasuk Disdukcapil, untuk memperkuat data ini,” pungkasnya. (gr)