JAYAPURA- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen menyebutkan bahwa penyusunan dokumen blue print pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua merujuk pada UU 21/2001 tentang Otsus dan Inpres 9/2020 tentang percepatan kesejahteraan Pemprov Papua dan Papua Barat.
Seperti diketahui, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., meminta blue print a pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (SDM-OAP) menjadi referensi utama bagi pemerintah dalam membangun OAP.
Terdapat dua rencana induk dalam dokumen penyiapan dan pengembangan SDM OAP, yakni penyelenggaraan beasiswa pendidikan tinggi affirmatif 25 tahun (2022 - 2047), serta kajian proyeksi dan prediksi biaya pendidikan bagi mahasiswa Papua pendidikan luar dan dalam negeri.
“Bersyukur kedua dokumen ini telah siap dan berharap menjadi referensi tunggal bagi Pemprov Papua dalam pengembangan SDM anak-anak Papua dalam kurun 25 tahun,” jelas Aryoko Rumaropen, Rabu (4/11) lalu.
Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Dokumen Grand Design Pengembangan SDM Papua, Dr. Basir Rohrohmana, SH, MH mengatakan, percepatan pembangunan SDM Papua dalam 25 tahun ke depan berbasis vokasi, profesi dan akademik, dengan melihat kebutuhan di masing-masing kabupaten kota.
‘’Jadi pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai karakteristik dan sumber daya setempat,”ujar Dr. Basir Rohrohmana, SH, MH.
Rohrohmana juga menekankan bahwa di era digitial dan kemajuan teknologi komunikasi, ke depan Papua membutuhkan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. (gr/ary)