JAYAPURA- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Selasa (3/11), menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) tentang Cetak Biru (Blue Print) Percepatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Asli Papua ke Jenjang Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri serta Prediksi dan Proyeksi Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Bagi Mahasiswa Papua Pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri, di Hotel Horison Kotaraja, Selasa (3/11).
FGD tersebut membahas dua draft dokumen rencana induk yakni dokumen kajian proyeksi dan prediksi biaya pendidikan bagi mahasiswa Papua pendidikan dalam negeri, serta draft rencana induk penyiapan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (SDM-OAP) melalui penyelenggaraan beasiswa pendidikan tinggi affirmatif 25 tahun 2022-2047.
Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP.MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua, Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Elsye Rumbekwan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen dan memberikan perhatian serius dalam kemajuan pendidikan dan pengembangan SDM-OAP.
“Saya percaya bahwa pertemuan hari ini sangat penting dan strategis bagi kemajuan Papua melalui gagasan baru, ide cerdas dari para akademisi, pemerhati pendidikan dan seluruh peserta untuk memperkaya dokumen cetak biru (Blue Print) pengembangan SDM asli Papua ke jenjang perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta dokumen kajian proyeksi dan prediksi biaya pendidikan bagi mahasiswa Papua pendidikan dalam negeri,” ungkap Elsye Rumbekwan membacakan sambutan Gubernur Papua.
Gubernur berharap kedua dokumen ini mampu memberikan gambaran kepada Pemprov Papua terkait kebutuhan SDM dalam pengembangan SDM OAP sehingga dapat menjawab ketersedian SDM di lima wilayah adat sesuai dengan potensi, karakteristik dan keunggulan daerah.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen, menyebutkan, rencana induk pengembangan SDM maka BPSDM Papua melakukan konsolidasi internal OPD untuk menentukan tim, bersama Uncen. Sejak April (7 bulan) proses penyusunan Dokumen Grand Design Pengembnagan SDM dan pembiyaan terus menerima masukan dari berbagai stakeholder, praktisi pendidikan, akademisi, Ketua Komisi DPR Papua, pejabat di tingkat daerah maupun Bappenas di tingkat pemerintah pusat.
“Syukur hari ini kedua dokumen ini telah siap dilakukan FGD berharap dua dokumen ini menjadi referensi tunggal oleh Pemprov Papua dalam pengembangan SDM anak-anak Papua dalam kurun waktu 25 tahun,” ungkap Aryoko Rumaropen. (gr/ary)