JAYAPURA- Dalam upaya melestarikan sumber daya alam (SDA) di Papua, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.,MM., menyebutkan bahwa harus ada peran pemerintah tingkat kabupaten/kota di Papua. Seperti halnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam memproteksi kawasan hutan lindung, kawasan budaya maupun kawasan yang memiliki potensi SDA seperti halnya sagu.
“Intervensi pemerintah kabupaten/kota dibutuhkan kalau ada lahan yang menjadi kawasan hutan lindung, kawasan budaya maupun kawasan yang memiliki potensi, seperti halnya sagu, tidak boleh dijual-belikan kepada pihak ketiga,” terang Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.,MM., Selasa (14/7) kemarin.
Di sisi lain, sambung Wagub Tinal, jika masyarakat adat setempat ingin menjual lahan kepada pihak lain, maka boleh saja, di mana pemerintah tidak melarang. Tapi, ketika pihak yang membeli lahan tersebut untuk kepentingannya, maka harus ada intervensi pemerintah kabupaten/kota setempat untuk memastikan mereka menggunakan tempat itu sesuai dengan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memperhatikan kearifan lokal setempat.
“Artinya, pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan bahwa lahan yang digunakan sesuai dengan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan kearifan lokal setempat,” pungkasnya. (gr/ary)