JAYAPURA – Hampir sepekan Pemprov Papua mendapatkan supervisi dan pendampingan dari KPK dalam rangka penertiban aset dan keuangan daerah dan selama itu pula sejumlah aset negara yang selama ini dikuasai oleh para pejabat berhasil ditertibkan. Dari penyampaian perwakilan KPK di Papua, tercatat hingga Sabtu (16/11) kemarin terdapat 74 unit kendaraan roda empat yang berhasil dikumpulkan dan ditertibkan.
Dari jumlah ini jika dinominalkan dengan uang berjumlah Rp 88.64 miliar dan diyakini ada jumlah yang lebih banyak yang belum ditertibkan. Ini tak hanya berbentuk kendaraan tetapi juga aset lain seperti gedung, tanah maupun bangunan berbentuk alat transportasi lainnya.
KPK menyatakan akan tetap memberi pendampingan termasuk hingga ke daerah meski saat ini ada dua kabupaten yakni Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen yang dianggap belum memiliki progres positif untuk menjalankan supervisi KPK selama ini.
KPK juga mencatat ada 10 kabupaten dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua yang belum membentuk ULP. Dari 10 kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Waropen, Mamberamo Raya, Nduga dan Dogiyai.
“Dari berbagai upaya yang dilakukan akhirnya hingga hari ini (Sabtu,16/11) ada 74 unit kendaraan roda empat yang berhasil ditertibkan dan ini jika dinominalkan berjumlah Rp 17,53 miliar,” kata Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua.
Namun ia nampaknya belum puas mengingat hingga kini terkait jumlah dan inventarisasinya belum juga dirampungkan oleh BPKAD.
“Harusnya sih hal-hal begini tidak perlu ribet mencari datanya, harusnya sudah bisa tercatat secara baik, kami minta segera,” imbuhnya.
Selain menertibkan aset, KPK juga ikut mengawal kegiatan serah terima aset sebanyak 108 item antara Pemkot Jayapura dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan nominal Rp 88,64 miliar. “Itu dari Pemkab Jayapura ke Pemkot Jayapura, ada 108 item,” imbuh Maruli. (ade/ary)