Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Aston Hotel Jayapura, Senin (8/7) kemarin. (Gratianus Silas/Cepos)
*Dalam penyusunan APBD 2020
JAYAPURA- Dengan dilakukannya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2020 di Aston Hotel Jayapura, Senin (8/7) kemarin, Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh peserta yang hadir, dalam hal ini pemerintah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk dapat berkomitmen kuat sehingga aturan tersebut dapat dilakukan.
“Saya harap kita ikuti (sosialisasi) ini dengan baik, sehingga (Permendagri) ini dapat diaplikasikan dengan baik pula. Artinya, sekalipun dengan kondisi objektif kita di kabupaten, terlebih dengan keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, dan fasilitas penunjang lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita semua tetap berkomitmen bahwa Permendagri ini tetap dilakukan,” ujar Sekda Dosinaen dalam sambutannya, Senin (8/7) kemarin.
Menurut Sekda Dosinaen, perubahan regulasi pastinya mengikuti perkembangan, di mana dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.
“Dengan partisipasi kita semua, merupakan komitmen kita untuk bagaimana, dalam rangka meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, berbagai indikator perlu dipenuhi, yakni ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan anggaran dan ketepatan dalam penyampaian LKPD dan kualitas Opini BPK dalam audit intern yang dilakukan, serta bagaimana kita melaksanakan perbaikan terhadap indeks persepsi korupsi,” tambahnya. (gr/wen)