Donatus Motte. (Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Motte mengatakan bahwa untuk tahun 2019 ini, Dana Desa (DD) di Provinsi Papua mencapai Rp 5,23 triliun. Dari total DD tersebut, untuk tahap pertama sudah terserap dan kini tinggal menyisakan tahap kedua yang belum seluruh dananya terserap.
Diungkapkan, anggaran DD mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp 4,323 triliun, yang mana seluruhnya telah terserap di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua pada 2018 lalu dengan didampingi 167 pendamping tingkat kabupaten, 1.254 pendamping tingkat desa, dan 1.575 pendamping lokal desa lulusan SLTA.
“Untuk DD tahun 2019 mengalami kenaikan di tiap kabupaten/kota, entah Rp 1 miliar dan seterusnya. Ini tergantung peraturan kepala daerah, yang mana bupati/wali kota membuat peraturan tentang alokasi dan lokasi. Dengan kata lain, peraturan ini menentukan alokasi DD bagi tiap kampung di suatu daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitas akses, serta jumlah warga miskin dan pertimbangan lain,”ujar Donatus Motte kepada wartawan, Senin (17/6) lalu.
Soal pengelolaan DD sejauh ini di Papua, Motte menjelaskan bahwa masih terdapat kekurangan, terlebih khusus dalam hal pertanggungjawaban DD yang laporannya itu masih sering terlambat. Jadi tidak menjadi persoalan jika kemudian KPK maupun stakeholder terkait di tingkat pemerintah pusat turun meninjau langsung pengelolaan DD di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Papua.
“Memang untuk sementara, pertanggungjawaban DD tidak sebagaimana yang kami harapkan. Masih banyak kurangnya. Kapasitas kepala desa pun menjadi perhatian, sebab, pengelolaan DD itu luar biasa. Artinya, ini membutuhkan waktu untuk belajar. Mudah-mudahan semakin hari semakin mereka mampu, tapi penguatan kapasitas bagi kampung-kampung yang menyisihkan dananya juga telah dilakukan melalui pendamping dan lembaga lain,” tambahnya. (gr/ary)