Pemprov Tidak Lagi Transfer ke Kabupaten/Kota
JAYAPURA- Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), mengatakan, kebijakan integrasi KPS dengan JKN-KIS, maka dana KPS yang selama 5 tahun sebelumnya ditransfer Pemerintah Provinsi Papua ke pemerintah kabupaten/kota sudah tidak ada lagi, karena digunakan untuk membiayai premi ke BPJS.
“Contohnya, Rumah Sakit Dian Harapan sebagai mitra provinsi. Ia bisa melakukan bedah kepala dan leher, tetapi karena rumah sakit itu masih type C maka dia tidak memberikan pelayanan kemoterapi. Maka pasien itu bisa dirujuk ke RSUD Jayapura dengan menggunakan biaya dari KPS sebagai JKP Komplementer,” ujar dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), kepada wartawan, Selasa (16/4) lalu.
Lebih lanjut, terkait kendala yang dihadapi pasien OAP yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena belum melakukan perekaman e-KTP, pihak Dinkes Papua bersama BPJS Divre Papua telah bersepakat membuat alur Standar Operasional Prosedural (SOP) berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial.
“Semisal pasien dari kabupaten yang tidak punya e-KTP berobat ke Kota Jayapura. Kami tentu siap layani. Di mana dalam waktu 3 hari, dia harus menyelesaikan status kependudukannya agar dapat dicover oleh JKN-KIS,” terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes., sebelumnya menegaskan bahwa per Januari 2019, jaminan pembiayaan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) bertajuk Kartu Papua Sehat (KPS) telah berintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di-back up oleh Jaminan Kesehatan Papua (JKP) Komplementer.
“Integrasi ini memang perintah Undang-Undang yang menyatakan bahwa jaminan kesehatan di suatu daerah tidak boleh memiliki dua sumber pembiayaan. Bukan hanya pasien Lapas, sejumlah keluhan juga datang dari berbagai daerah terkait ini sebagaimana banyak pengaduan yang masuk ke UP2KP sejak Januari. Tapi masyarakat tak perlu kuatir, kan KPS tetap jadi JKP Komplementer dan kita siap antisipasi dengan solusi yang bijak,” tambah drg. Aloysius Giyai, M.Kes. (gr/ary)