Biaya Premi KPS Tahun 2019, Pemprov Siapkan Rp 142 M

JAYAPURA-Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyiapkan anggaran mencapai Rp 142 miliar untuk membayar biaya premi dalam program Kartu Papua Sehat (KPS), yang sejak 1 Januari 2019 telah berintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

“Tahun ini Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan dana kurang lebih Rp 142 miliar untuk membayar premi bagi peserta BPJS sebanyak 500 ribu penduduk Orang Asli Papua (OAP). Artinya, kami tegaskan bahwa KPS tidak hilang, melainkan kerja sama dengan rumah sakit mitra di Jayapura dan luar Papua, kerja sama dengan penerbangan dan klinik keagamaan tetap ada, seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), Senin (15/4).

Lanjutnya, sistem yang dulu tetap ada dan klaim tagihan juga tetap ke Dinas Kesehatan Papua. Hanya saja kini menggunakan perhitungan BPJS.

Dijelaskan, KPS yang merupakan program unggulan era Gubernur Papua, Lukas Enembe akan menjadi Jaminan Kesehatan Papua (JKP) komplementer bagi JKN-KIS hanya untuk Orang Asli Papua (OAP). Sebab berdasarkan Perdasus Nomor 17 Tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan menyatakan bahwa Orang Asli Papua mendapatkan dua jaminan pembiayaan kesehatan yakni dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dari Pemerintah Pusat melalui BPJS.

“Masyarakat Asli Papua tidak perlu khawatir karena seluruh jaminan pembiayaan kesehatan sudah tercaver. Kami sementara berproses, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini, perjanjian kerjasama antara Pemprov Papua dengan BPJS Kesehatan Papua akan dilakukan. Artinya, seluruh Orang Asli Papua (OAP), bahkan seluruh penduduk Papua yang jumlahnya empat juta lebih dengan penjanjian kerjasama ini sudah dijamin oleh Negara, termasuk non Asli Papua,” tambahnya. (gr/ary)