JAYAPURA- Dinas Kesehatan Provinsi Papua akan menjalin hubungan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Papua. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes., bahwa tujuannya tidak lain untuk ikut menangani kesehatan pasien Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
Kata Giyai, Dinkes Provinsi Papua akan mengundang seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Papua, serta Kepala Dinas Kesehatan tingkat kabupaten/kota untuk melakukan MoU dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Papua pada April mendatang.
Adapun sejumlah Lapas di Papua yakni Lapas Klas IIA Abepura, 4 Lapas Klas IIB yakni masing-masing di Wamena, Merauke, Nabire, Biak, dan Serui, serta Rumah Tahanan Tanah Merah, Boven Digoel.
“Penanggulangan pasien NAPZA selama ini belum berjalan secara kolaboratif antar lembaga maupun antar instansi di Papua. Idealnya, hal ini perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan semua stakeholder terkait, seperti halnya Kemenkum HAM, BNN, Kepolisian, Dinas Kesehatan, LSM, pihak swasta, bahkan OPD. Demikian pula dalam upaya rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa akibat Napza,” ujar drg. Aloysius Giyai, M.Kes., kepada wartawan, Jumat (15/3) lalu.
Dalam konsultasi teknis pemasyarakatan tentang petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi Narkotika bagi Asesor dan pedoman penilaian pelaksanaan layanan kepribadiaan serta layanan hukum yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Papua di Hotel Metta Star Waena, Jayapura, Jumat (15/3), drg. Giyai menyebutkan, terdapat 4 langkah penanganan terhadap penderita gangguan jiwa akibat Napza, yakni upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Kami di Papua lebih banyak di rehabilitasi, namun ini harus didukung dengan rumah sakit khusus untuk rehabilitasi, dan rumah sakit untuk penderita gangguan mental akibat NAPZA. Kini hanya 3 rumah sakit jiwa, yakni RSJ Abepura, RS Merauke, dan Paniai. Tak jarang pula mereka saling lempar tanggung jawab, sehingga perlu MoU untuk secara bersama-sama menanggulangi ini, dengan membuat satu program dan melobi dana ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (gr/ary)