Naftali Yogi (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekda Papua, Naftali Yogi menyebutkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik yang panas, di mana akan dilakukan penyelenggaraan pemilihan umum serentak, baik pemelihan presiden maupun pemilihan legislatif.
Oleh sebab itu dirinya mengajak semua pihak, seluruh stakeholder terkait untuk ikut ambil bagian dalam menjaga sinergitas, guna menciptakan kondisi aman dan terkendali sesuai tupoksinya masing-masing.
“Peran kita menjadi penting, di mana di 2019 ini dilakukannya pemilihan umum serentak, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Dengan demikian, kondisi di Papua ini bisa tetap aman dan terkendali,” ujar Naftali Yogi kepada Cenderawasih Pos, Selasa (5/2) kemarin.
Lanjutnya, pemilu serentak nanti merupakan momentum untuk memilih figur terbaik. Untuk itu, tidak disarankan memilih figur yang malah meragukan. Oleh sebab itu, figur-figur yang hendak dipilih mesti ditelusuri dengan baik.
Bukan tanpa alasan, sebab, figur-figur yang dipilih nantinya, baik di Pileg maupun Pilpres, merupakan orang-orang yang menjadi wakil rakyat.
Diharapkan masyarakat jangan mau dipermainkan dengan politik uang, tapi harus melihat benar-benar figur yang hendak dipilih nantinya.“Dalam kondisi aman dan terkendali, pilihlah figur-figur terbaik, baik di Pileg maupun Pilpres,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., menjamin netralitas ASN, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dalam pemilihan umum. Bukan tanpa alasan, sebab terdapat aturan yang jelas tentang netralitas ASN dalam Pemilihan Umum.
Dalam hal ini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tepatnya di Pasal 2 huruf f, yang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN ialah netralitas. Artinya, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“ASN Pemprov tetap netral saat Pemilu, baik saat Pilkada tingkat kabupaten/kota, Pilkada Gubernur, maupun Pileg dan Pilpres. Pasalnya, ASN terikat dengan aturan yang jelas,’’tegas Hery Dosinaen, SIP, MKP. (gr/ary)