Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPK Lakukan Pemeriksaan Intern di Lingkungan Pemprov 

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

Pemerintah Provinsi Papua saat bertemu dengan BPK RI Perwakilan Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (22/1) kemarin.( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)


JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua akhirnya menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (22/1) siang kemarin.


Kedatangan BPK RI Perwakilan Papua ini bukan hanya sebatas kunjungan belaka, tapi untuk menjalankan tugas pemeriksaan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua selama 20 hari  ke depan.


“Ini menjadi tugas rutinitas kami. Artinya, apa yang telah kami kerjakan menjadi tanggung jawab bersama. Bagian dari tanggung jawab ini yang kemudian akan diaudit oleh BPK RI Perwakilan Papua, yang mana diamanatkan undang-undang,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., yang memimpin pertemuan tersebut di Sasana Karya Kantor Gubernur, Selasa (22/1) kemarin.


Sekda Dosinaen mengharapkan kesiapan dan sikap pro aktif dari pada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dalam rangka audit intern tersebut. Tak ketinggalan, ia menyebutkan bahwa keaktifan para pimpinan OPD ini menunjukkan keseriusan, terlebih dalam memberikan penjelasan maupun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan BPK RI Perwakilan Papua.


“Kondisi kami apa adanya, sehingga jika terdapat hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan dikordinasikan, kami tetap siap. Sebagai pimpinan birokrasi di Pemrov saya tetap ada di sini. Nanti ada juga Inspektorat sebagai leading sector, dibantu Biro Keuangan, serta pimpinan OPD dan staf terkait,” terangnya.


Di kesempatan serupa, Ketua Tim Pemeriksa Internal BPK RI Perwakilan Papua, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa pada dasarnya pemeriksaan keuangan terbagi atas dua tahap. Salah satu tahapannya adalah pemeriksaan intern, yang mana dapat dilaksanakan di tahun berjalan maupun setelah tahun berjalan, sebelum pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada umumnya menyerahkan laporan keuangan yang belum diaudit.(gr/ary)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer