Hery Dosinaen, SIP, MKP.,( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Berdasarkan pada Perubahan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP., menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sekda Dosinanen menjelaskan bahwa usulan ini berkaitan erat dengan perampingan struktur organisasi di Pemerintah Provinsi Papua, dimana dari 52 OPD menjadi 35 OPD, sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan DPR Papua.
“Ini bukan PPK untuk OPD, melainkan PPK untuk kegiatan-kegiatan di OPD. Walaupun nanti terjadi penggabungan OPD, fungsi tetap OPD masuk di dalam kegiatan yang dilaksanakan PPK, seperti halnya kegiatan proyek dan lain sebagainya, dengan tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan pengguna anggaran,” ungkap Hery Dosinaen, SIP, MKP., Rabu (9/1) kemarin.
Hal inipun tidak lain untuk mengatnisipasi adanya keterlambatan pembangunan, termasuk kegiatan-kegiatan di OPD, seperti halnya PON XX di provinsi Papua dalam kaitannya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan, serta dinas, badan, atau biro lain yang terkait dengan kegiatan dalam mendukung persiapan PON XX di 2020 mendatang.
“Nanti ada keputusan gubernur terkait PPK ini terhadap setiap kegiatan di OPD. PPK ini pun berasal dari ASN yang memiliki sertifikasi dan kemampuan menjadi PPK dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di masing-masing OPD,” tambahnya. (gr/ary)