Lukas Enembe, SIP, MH (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Berkaitan dengan penyelesaian Pajak Air Permukaan (PAP) antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia (PTFI), Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., mengaku bahwa Pemprov sempat ditawari Rp. 1 trilun dari PTFI sebagai langkah penyelesaian.
Namun diakui Gubernur Enembe, Pemprov belum dapat menerima uang tersebut karena PAP ini merupakan persoalan panjang. Penyerahan uang tersebut juga tidak memiliki dasar surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“PAP ini merupakan bagian dari pajak pemerintah, sehingga kami tidak berani menerima penawaran Rp 1 triliun tersebut tanpa surat dari BPK dan KPK. Makanya, kami minta PTFI untuk meminta surat dari kedua lembaga tersebut kala ingin menyerahkan penawaran,” jelas Lukas Enembe, SIP., MH.,
Hal ini perlu dilakukan, sehingga Pemprov tidak dianggap kompromi dengan PTFI karena ini menjadi pantauan BPK dan KPK. ‘’Jangan sampai kita dikasih uang tersebut dan dianggap kompromi bagi PTFI, dengan dikasih uang tanpa ada dasar yang jelas,”ujarnya.
Oleh sebab itu, mereka (PTFI) harus bawa surat, sehingga tidak ada kecurigaan dari kedua lembaga ini terhadap. ‘’Kami sarankan mereka untuk menyertakan surat dari BPK dan KPK terkait penarawan mereka dalam penyelesaian PAP,” pungkasnya. (gr/ary)