Protasius Lobya, S.Sos. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Sebagai tindak lanjut dari revitalisasi SMK, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobya, S.Sos., meminta pemerintah pusat, secara khusus Presiden RI, Ir. Joko Widodo, untuk dapat menghapus regulasi yang membatasi kepala dan guru SMK melakukan inovasi keterampilan dan skill yang berhubungan dengan unit produksi.
Menurutnya, SMK dilahirkan untuk menciptakan lapangan kerja, meraup pendapatan dan mengasah skill para murid. Pada dasarnya, SMK bukan semata-mata bicara teori saja, tapi harus ditetapkan untuk memiliki unit produksi di tiap SMK.
“Jika unit produksi itu ada, maka Kepala SMK itu diakomodir pula memiliki dua jabatan, yakni disamping sebagai kepala SMK dalam struktur organisasi sekolah, jabatannya lainnya sebagai direktur unit produksi milik SMK tersebut,” ujar Protasius Lobya, S.Sos., kepada Cenderawasih Pos, Jumat (21/12) kemarin.
Bukan hanya itu, Lobya pun mengakui bahwa Papua masih terbatas soal ketersediaan pusat praktek bagi guru dan siswa produktif SMK.
Presiden bersama Kementerian BUMN dapat memudahkan guru dan murid di Papua dalam praktek kerja industri sebagai langkah peningkatan kompetensi.
“Balai Latihan Kerja (BLK) pun harus difungsikan kembali. Pasalnya, BLK merupakan salah satu alternatif bagi generasi muda mengasah skill dan keterampilan, termasuk bagi SMK,” tambahnya,
Yang tidak kalah penting adalah jaminan tempat tinggal bagi guru-guru di daerah pedalaman. “Kami harap presiden mengeluarkan Inpres tentang pembangunan rumah guru, perawat, bidan, maupun dokter, khususnya di daerah pedalaman. Contoh kasus, biasanya guru-guru di pedalaman itu numpang tinggal di Honai warga masyarakat setempat. Makanya, guru pun harus diberikan jaminan tempat tinggal kala mengajar di daerah pedalaman,” pungkasnya.(gr/ary)