Noak Kapisa. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA –Banyaknya sampah kantong plastik semakin meresahkan. Terlebih sampah plastik cukup sulit terurai, sehingga pemerintah daerah di Indonesia mengambil kebijakan untuk membatasi penggunaan kantong plastik. Seperti halnya Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan Peraturan Gubernur untuk melarang penggunaan kantong plastik, di mana bagi yang melanggar akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 5 juta – Rp 25 juta.
Menyikapi persoalan lingkungan akibat dampak plastik, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa, membenarkan bahwa sampah plastik menjadi masalah besar, terlebih khusus bagi Papua.
“Sampah plastik ini memang jadi masalah besar. Saya kir, kebijakan yang diambil pemerintah di sana (DKI Jakarta) itu perlu juga dipikirkan ke depan,” ujar Noak Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Rabu (19/12) kemarin.
Bukan tanpa alasan, sebab diakuinya sampah yang paling banyak ialah sampah plastik yang notabene sulit terurai, sehingga mestinya ada aturan untuk itu. “Penggunaan plastik dan volume sampah plastik itu besar sekali, seperti halnya di kota-kota besar di Papua diantaranya Jayapura, Merauke dan Timika,” ujar mantan Kaban BPLH Provinsi Papua ini.
Untuk itu, menurut Kapisa, penggunaan kantong plastik dan volume sampah plastik ini harus menjadi bahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua, untuk menindaklanjutinya.
“Kami di provinsi perlu pikirkan (kebijakan) ke depan. Ini harus menjadi bahan bagi OPD terkait untuk menindaklanjutinya. Artinya, teman-teman di BPLH Provinsi Papua harus bisa mengkaji aturan karena ini berdampak pada pencemaran lingkungan,” pungkasnya. (gr/ary)