Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD di ruang Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (14/12) kemarin. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM., menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara simbolis kepada 12 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, serta menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Bupati/Wali Kota se-Papua, di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (14/12) kemarin.
Seperti diketahui, DIPA dan Daftar Alokasi Dana TKDD marupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN, serta mendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta, bahwa alokasi Anggaran Belanja Negara tahun 2019 di Provinsi Papua sebesar Rp 62 triliun, atau meningkat 5,1 persen dibandingkan alokasi awal tahun sebelumnya.
Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019 di Papua tersebut, sebesar Rp 15,12 triliun dialokasikan untuk Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 630 DIPA., alokasi untuk Satuan Kerja K/L tersebut meningkat 5,7 persen.
“Selanjutnya, sebesar Rp 46,88 triliun berupa alokasi TKDD untuk Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi TKDD tersebut meningkat 4,9 persen. Adapun alokasi Dana Desa sendiri meningkat cukup tinggi sebesar 22,2 persen, yaitu dari Rp 4,28 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 5,23 triliun pada tahun 2019. Peningkatan alokasi Dana Desa tersebut menjadi salah satu bukti komitmen Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ungkap Agung Yulianta dalam sambutannya, Jumat (14/12) kemarin.
Dalam acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Dana TKDD tahun 2019 tersebut, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM., menyampaikan arahan agar seluruh aparatur Pemerintah menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk mensejahterakan rakyat.
“Untuk itu, para bupati dan walikota, serta KPA Satuan Kerja/OPD di Papua diminta untuk mempersiapkan program-program pembangunan tahun 2019 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat,” terang Klemen Tinal, SE, MM.
Selain itu, pastikan pula alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium. (gr/ary)