Asisten I Sekda Provinsi Papua,Doren Wakerkwa ketika bersalaman dengan tim Komisi Yudisal (KY) Pusat usai rapat bersama di ruang kerjanya, Jumat (12/10). (FOTO : Hans Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat bersama Komisi Yudisial menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan miras, Oktober 2017 lalu.
“Komisi Yudisial (KY) datang ke Pemprov Papua tujuannya untuk meminta penjelasan terkait regulasi tentang Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan minuman keras, dimana kami telah melakukan penyitaan Miras dan lainnya di Papua," ungkap Asisten Bidang Politik Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa ketika ditemui usai rapat bersama dengan Komisi Yudisial di ruang kerjanya, Jumat (12/10).
Kata Doren, memang dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan PTUN menyatakan Perdasus soal pelarangan Miras tersebut tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga pihaknya menilai putusan PN Jayapura dan PTUN seolah-olah telah membatalkan Perdasus pelarangan miras. Padahal, Perdasus ini punya legitimasi hukum yang lebih kuat dan lebih tinggi, sehingga seolah-olah dengan adanya putusan pengadilan tersebut, Miras tetap dapat dijual dan diedarkan di Papua hingga saat ini.
Meskipun putusan PN menolak Perdasus pelarangan Miras, Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen keras melakukan pemberantasan Miras di wilayahnya, dengan tidak memberikan toleransi kepada para pengedar maupun penjual Miras..
“Untuk itu apapun putusan pengadilan tidak akan mempengaruhi. Yang jelas dalam waktu dekat ini kami siap musnahkan sekitar 25 ribu botol Miras hasil sitaan selama ini,”tandasnya.(ans/ary)