Pemprov Dorong Kab/Kota Ciptakan Pemerintahan Bersih Bebas Korupsi

Asisten III Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri bersama pihak KPK pada monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (29/8). (FOTO : Hans Cepos)

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendorong kabupaten/kota di seluruh Provinsi Papua untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayahnya, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi bersama pihak KPK.

“Kami minta pemerintahan di kab/kota fokus dan maksimal dalam menerima serta melaksanakan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga KPK dalam aksi pemberantasan korupsi,”ungkap Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri.

Menurut Elysa Auri, KPK berkomitmen kuat membantu dalam upaya memberikan pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota di Papua.

“Ini bisa kita lihat dari sejumlah program kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi yang rutin dihadiri KPK. Untuk itu diharapkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, nantinya secara bersama-sama dapat dilakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi, sesuai kondisi di masing-masing wilayah,”ungkap Auri.

Sementara itu, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan aparatur pemerintahan kabupaten/Kota dapat mengikuti dengan baik, sekaligus memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang terjadi di wilayahnya.

“Kami harap nanti ada solusi yang dibicarakan secara bersama-sama dengan tim KPK dan paling penting melalui kerja sama dengan KPK ini adalah kab/kota bisa mengatasi pemberantasan korupsi di wilayahnya dengan baik sesuai harapan KPK,”tambah Auri.(ans/ary)