Kab/Kota Diminta Segera Bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Penjabat Gubernur Papua,Soedarmo bersama perwakilan dari Kemendagri RI ketika mengikuti kegiatan desiminasi pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten/kota di Swisbell -Hotel, Selasa (14/8). (FOTO: Hans/ Cepos)

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Gubernur Soedarmo memberi deadline waktu sampai akhir bulan Agustus 2018 kepada 21 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk segera membentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS).

“Dari 29 kabupaten/kota di Papua, saat ini baru 8 kabupaten yang membentuk tim yang dimaksud. Kami dorong agar kabupaten yang belum segera membentuk tim terpadu penanganan sosial,”ungkap Soedarmo usai membuka desiminasi pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten/kota di Swisbell Hotel, Selasa (14/8).

Menurut Soedarmo, dengan terbentuknya tim terpadu penanganan konflik sosial tersebut, maka kabupaten/kota dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hanya saja ia berharap agar pembentukan tim terpadu tersebut disertai dengan surat keputusan, sebab tugas mereka adalah melakukan pencegahan terhadap konflik.

“Sejak adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 25 ayat 1menyatakan bahwa penanganan konflik sosial yang merupakan  tanggung jawab kita bersama sebagai aparatur pemerintah dan juga merupakan bagian dari urusan pemerintahan umum, yang wajib dilaksanakan kepala daerah,”terang Soedarmo.

Kata Soedarmo, pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial tersebut merupakan perintah undang-undang, sehingga kalau tidak tidak dilaksanakan perintah undang-undang tersebut maka sudah jelas ini ada sanksinya.

“Saya minta kepada kabupaten/kota di Papua yang belum bentuk tim terpadu, agar segera dibentuk dan diharapkan kepala daerah masing-masing membentuk SK dari tim terpadu penanganan sosial. Ini sangat penting, karena tim terpadu penanganan sosial ini memang merupakan kewenangan kepala daerah,”tandasnya.(ans/ary)