Kepala Inspektorat bersama KPK dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dana desa oleh Pemprov Papua, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Aula aSasana Karya Kantor Gubernur Dok II Rabu (21/2).
JAYAPURA- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte mengakui banyaknya pemekaran Kampung di Papua pada beberapa tahun belakangan ini membuat penyaluran dana Prospek terjadi kendala.
“Kami akui ada kendala terhadap penyaluran dana Prospek beberapa tahun terakhir. Pasalnya maraknya pemekaran kampung pasca diturunkannya kebijakan penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat,”ungkap Motte ketika ditemui usai mengikuti monitoring dan evaluasi dana desa oleh Pemprov Papua, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Rabu (21/2).
Kata Motte, jumlah kampung sebelum dana desa bergulir mencapai sekitar 3.800 an. Angka ini kemudian berkembang menjadi 5.400-an, setelah dana desa mulai bergulir.
Sementara itu letak permasalahnya muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung, kini diminta untuk membagi rata ke 20 kampung, ditambah dengan yang baru
terbentuk.\selengkanya baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 22/2 (ans/ary)