Lindungi Hutan Adat, Pemda Diminta Alokasikan Dana Otsus Perkuat Masyarakat Hukum Adat

CEPOSONLINE.COM, SORONG – Perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat di Papua Barat Daya membutuhkan dukungan nyata pemerintah daerah, terutama melalui alokasi anggaran Otonomi Khusus (Otsus). Penguatan kelembagaan, pemetaan wilayah adat hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat dinilai penting agar mereka tidak semakin tersisih di tengah pesatnya pembangunan dan masuknya investasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST, MT, meminta seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan dukungan anggaran Otsus secara signifikan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat hukum adat.
Menurut Kelly, persoalan masyarakat hukum adat, hutan adat, serta perlindungan hak-hak adat merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Dukungan anggaran diperlukan agar masyarakat adat mampu menata kelembagaan, menyusun program, hingga memetakan wilayah adatnya secara jelas.
“Kami meminta kepada seluruh kepala daerah agar memberikan dukungan kebijakan anggaran Dana Otsus yang cukup signifikan untuk mendukung kelembagaan masyarakat adat. Mereka membutuhkan dukungan agar bisa menata dan mengatur kelembagaan adatnya dengan baik,” katanya, Rabu (18/11).
Kepala Dinas yang murah senyum ini menjelaskan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memuat empat agenda penting, yakni meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
Menurutnya, agenda mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua harus diwujudkan melalui kebijakan konkret pemerintah daerah. Salah satunya dengan memastikan adanya regulasi yang mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat.
Dari enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya, empat daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat. Sementara Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat diharapkan segera menyusun dan menetapkan regulasi serupa.
Namun, Kelly mengingatkan, keberadaan Perda tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tanpa tindak lanjut. Pemerintah daerah harus memastikan regulasi tersebut didukung anggaran sehingga lembaga masyarakat adat dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya.
“Jangan sampai setelah memiliki Perda, kemudian hanya menjadi pemanis dan disimpan di lemari arsip. Harus ada tindak lanjut melalui kebijakan anggaran. Masyarakat adat perlu didukung agar bisa menata kelembagaannya, termasuk melakukan pemetaan wilayah adat,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap lembaga masyarakat adat setidaknya harus memiliki peta wilayah adat yang jelas. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui batas wilayah, keberadaan masyarakat adat, serta marga-marga yang memiliki hak atas wilayah tersebut.



