Reorientasi Arah Pendidikan Tanah Papua (Refleksi Hardiknas 2026)
Oleh: Dr. Laorens Wantik, S.Pd., M.Pd.Si.*
Hari Pendidikan Nasional 2026 mengusung pesan “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” Tema ini sangat relevan bagi Tanah Papua, sebab pendidikan bermutu untuk semua tidak mungkin dicapai hanya dengan membangun gedung sekolah, menambah program atau mengganti slogan tahunan.
Pendidikan bermutu harus hadir sampai ke kampung, pulau, lembah, pesisir, daerah perbatasan, wilayah pegunungan, lembaga pemasyarakatan dan ruang-ruang sosial tempat anak-anak Papua bertumbuh. Pedoman resmi Hardiknas 2026 juga menegaskan pentingnya pendidikan yang bermutu, inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman.
Masalah pendidikan di Papua sudah kita ketahui bahwa bukan persoalan tunggal, melainkan simpul dari kondisi geografis yang berat, jarak antarkampung yang jauh, biaya transportasi yang mahal, keterbatasan guru, sarana belajar yang belum merata, tantangan bahasa dan budaya, kemiskinan rumah tangga, keamanan sosial, serta tata kelola layanan yang belum selalu responsif terhadap konteks lokal. Karena itu, kebijakan pendidikan di Papua tidak dapat diseragamkan dengan wilayah yang akses jalan, listrik, internet dan layanan publiknya sudah relatif mapan.
Kita perlu jujur mengakui bahwa masih terdapat jurang mutu dan akses antara kota dan kampung, antara wilayah pesisir dan pegunungan, antara sekolah induk dan satuan pendidikan di daerah terpencil serta antara anak dari keluarga mampu dan anak dari keluarga miskin. Di atas kertas, sekolah mungkin tersedia. Namun, bagi sebagian anak, jarak ke sekolah berarti berjalan berjam-jam, menyeberang sungai, menunggu perahu atau tinggal jauh dari orang tua.
Dalam situasi seperti itu, angka partisipasi sekolah mudah melemah, anak putus sekolah bertambah dan buta aksara tetap menjadi ancaman serius. Data resmi BPS tentang indikator pendidikan di beberapa provinsi di Tanah Papua menunjukkan bahwa persoalan akses dan mutu masih membutuhkan kebijakan yang lebih tajam.
Publikasi BPS untuk Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan menggunakan data Susenas dan data registrasi sekolah untuk memotret kondisi pendidikan, termasuk jumlah sekolah, peserta didik, pendidik, sarana prasarana, sanitasi, partisipasi sekolah serta capaian pendidikan.
Salah satu provinsi DOB Papua, BPS mencatat adanya disparitas akses di daerah terpencil, infrastruktur yang kurang memadai, serta rendahnya partisipasi pada jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi. Di wilayah itu, akses internet peserta didik usia 5–24 tahun pada 2024 baru 37,17 persen, jauh di bawah angka nasional 80,32 persen.
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas tercatat 6,17 tahun atau setara kelas 6 SD dan angka putus sekolah cenderung meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Angka-angka tersebut seharusnya tidak dibaca semata sebagai statistik. Di baliknya ada wajah anak yang kehilangan kesempatan belajar, guru yang mengajar dengan segala keterbatasan, orang tua yang terpaksa memilih antara biaya makan dan biaya sekolah, serta kampung yang belum sepenuhnya dijangkau oleh negara melalui layanan pendidikan yang layak.
