Lantik Tiga Pejabat Kemendagri, Ini Pesan Wamendagri Ribka Haluk

CEPOSONLINE.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melantik tiga pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketiga pejabat ini di antaranya dua pejabat pimpinan tinggi madya dan satu pejabat fungsional ahli utama.

Adapun pelantikan ini dilakukan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada 4 Juni 2025.

Berikut para pejabat yang dilantik:

1. Anwar Harun Damanik – Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri
2. Edi Mardianto – Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri
3. Al Muktabar – Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri.

Ribka menyampaikan, peran pejabat yang dilantik sangat strategis untuk mendorong perubahan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berbasis data.

Oleh karena itu, setiap masukan yang disampaikan kepada pimpinan harus lahir dari kajian yang mendalam dan bukti empiris.

“Kami harapkan setiap masukan yang nanti akan disampaikan kepada pimpinan Kementerian Dalam Negeri senantiasa didasarkan pada data dan kajian yang mendalam agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan dapat dijalankan dengan baik,” ungkap Ribka dalam sambutannya.

Secara khusus, Ribka juga menyoroti peran penting widyaiswara.

Baca Juga: Momen Bersejarah, Wamendagri Ribka Haluk jadi Inspektur Upacara di Peringatan Hari Lahir Pancasila

Ia menilai posisi tersebut sangat strategis dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN melalui proses pembelajaran yang berkualitas dan berdampak nyata.

“Menjadi seorang widyaiswara ini juga sangat penting, sehingga betul-betul apalagi kita kerja dengan Bapak Menteri.”

“Tadi, sudah kami sampaikan semua yang kita kerjakan itu harus berbasis data dan kita juga memang harus lakukan kajian-kajian yang baik,” tegasnya.

Ia berharap, pengalaman dan kontribusi para pejabat yang dilantik dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan.

“Semoga keberadaan saudara-saudara ke depan di Kementerian Dalam Negeri dapat berkontribusi nyata dalam perbaikan birokrasi dan pelayanan, khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.