Koordinator lapangan demo damai masyarakat Puncak Papua menolak pelantikan Pj. Bupati Puncak Papua, Delis Murib saat menyampaikan pernyataan Sikap yang lansung diterima Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM di depan Kantor GubernurProvinsi Papua Tengah. (Ceposonline.com/Theresia Tekege)
CEPOSONLINE-COM, NABIRE-Masyarakat Kabupaten Puncak yang mengatasnamakan Forum Peduli Kabupaten Puncak Papua di Nabire (FPKPPN) kembali menggelar demo damai menolak pelantikan penjabat (Pj) Bupati Puncak Papua Darwin K.L. Tobing yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Puncak.
Demo damai berlangsung di Jalan Merdeka depan Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah yang bertepatan dengan acara pelantikan Pj. Bupati Kabupaten Puncak Papua, Senin (9/10).
Koordinator Lapangan aksi damai FPKPPN Delis Murib menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak boleh melakukan pelantikan Pj.Bupati Puncak Papua yang rencananya dilaksanakan pada hari ini.
“Kami kaget tadi malam ada undangan pelantikan. Setelah kami baca ternyata yang mau dilantik adalah orang yang kami tolak dalam aksi pertama kami tanggal 25 september 2023 di kantor Gubernur, " tegasnya.
Menurut Murib, dalam aksi demo damai beberapa waktu lalu, pihaknya sudah meminta kepada Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Puncak untuk tidak merekomendasikan Darwin Tobing sebagai Pj. Bupati Puncak Papua.
“Kami sudah bilang Pj. Bupati Puncak harus anak asli Puncak Papua yaitu Bapak Nenu Tabuni atau Bapak Yopi Murib . Kenapa Pemprov mengambil jalan pintas dan mau melakukan pelantikan kepada orang yang bukan Putera Daerah? " kata Murib.
Murib mengancam, Jika pemerintah Provinsi Papua Tengah bersih keras melantik Darwin Tobing sebagai Pj. Bupati Puncak Papua maka pemerintah provinsi Papua Tengah, Kemendagri dan presiden Jokowidodo siap bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa berdarah nantinya.
“Korban akan terus berjatuhan kalau bukan putera daerah pemimpinnya jadi pemerinta provinsi Papua Tengah, Tito Karnavian sebagai kemendagri dan Presiden Joko Widodo siap bertanggung jawab atas darah dan air mata masyarakat Puncak Papua, " kata Murib.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Anwar Harun Damanik, S.STP, MM saat menerima aspirasi masyarakat Puncak Papua menyampaikan semua aspirasi yang pemerintah terima saat demonstrasi tanggal 25 September sudah diteruskan ke Jakarta.
“Kami janji teruskan aspirasi waktu itu dan kami sdh lakukan. Dalam prosesnya tiga calon yang diusulkan DPR Puncak, Pemprov Papua Tengah dan Kemendagri sudah melakukan diskusi internal dan menyepakati beberapa hal sehingga benar bahwa hari ini akan ada pelantikan PJ. Bupati Kabupaten Puncak atas amanah Kemendagri," tuturnya.
Lanjutnya, siapapun dia yang menyandang status Penjabat Gubernur, Sekda dan Bupati adalah penunjukan lansung dari Kemendagri bersadarkan usulan-usulan dari pihak-pihak terkait di DPR Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kemendagri. (*)