Jhony Banua Rouw ( Foto: HANS PALEN/Ceposonline.com)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengungkapkan alasan dirinya tidak menandatangani risalah APBD Perubahan 2023 lalu.

"Jadi, sebetulnya saya punya alasan tidak tandatangan risalah APBD Perubahan 2023 itu," ucap Jhony Banua Rouw ketika ditemui di Jayapura, Senin ( 25/9/2023).

Menurut Jhony Banua, alasan dirinya tidak tandatangan risalah APBD Perubahah 2023 tersebut demi memperjuangankan kepentingan rakyat.

"Tidak ada yang saya perjuangkan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi," tutur Jhony Banua.

Politisi NasDem ini menyampaikan, walaupun secara lembaga DPR Papua sudah menyetujui APBD Perubahan 2023 dan pimpinan DPR Papua lainnya sudah tandatangan, namun pihaknya lebih memilih untuk tidak tandatangan.

Kenapa ia tidak mau tandatangan karena melihat ada masalah yang terjadi, dimana para dokter spesialis yang melayani di RSUD Abepura, RSUD Jayapura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura sudah mogok kerja.

"Mereka ketemu saya di kantor pada tahapan sidang, sehingga saya masukkan kebutuhan anggaran mereka, tetapi dari awal pembahasan sidang hingga penutupan itu tidak dimasukkan biayanya oleh eksekutif, sehingga terpaksa saya tidak mau tandatangan APBD Perubahan sebelum tuntutan para dokter ini dimasukkan dalam APBD Perubahan," teranngnya.

Jhony Banua membayangkan jika para dokter spesialis ini mogok kerja dan tidak melayani masyarakat baik OAP dan non OAP yang datang berobat, pasti akan timbul masalah besar.

Oleh sebab itu maka dirinya meminta agar dalam APBD Perubahan ini dimasukkan anggaran untuk pembayaran TPP bagi dokter spesialis ini, kalau tidak dimasukkan maka dirinya memilih tidak ikut tandatangan.

"Lebih penting kita akomodir TPP para dokter ini dari pada kita masukkan anggaran untuk bangun yang lainnya," pintanya.

Lanjut Jhony Banua, begitu panjang prosesnya dan hampir dua minggu dirinya tahan tidak mau tandatangani risalah APBD Perubahan 2023 tersebut.

Karena terus ditahan olehnya, sehingga pihak eksekutif mau memasukkan anggaran TPP untuk para dokter ini di dalam APBD Perubahan 2023 tersebut.

"Uangnya tidak banyak hanya Rp 14 miliar saja. Setelah ini disetujui dimasukkan kebutuhan anggaran para dokter, barulah saya tandatangan," terangnya.

Kata Jhony Banua, demi kepentingan rakyat dia siap untuk memperjuangkan itu, walupun ia harus dibuli dimana-mana.

"Tidak ada kepentingan pribadi disana, tetapi ini murni kepentingan masyarakat yang saya perjuangankan dan ini komitmen saya," beber Jhony Banua.

Kalau ada sekelompok anggota DPR Papua berteriak bahwa ia tidak sejalan dengan mereka, itu karena oprasional mereka yang terganggu saja. Kalau mereka mengatasnamakan rakyat, kira-kira itu siapa.

"Ada penyampaian dari mereka bahwa stop sudah Ketua DPR, jangan lagi bikin seperti tahun sebelumnya.Memang benar tahun lalu saya lakukan hal yang sama, sehingga APBD Perubahan 2022 itu ditetapkan melalui Pergub," terang Jhony Banua.

Jhony Banua menyampaikan, penting hal ini disampaikan agar tidak timbul presepsi yang berbeda dimasyarakat. Apalagi ini soal komitmen untuk mau memperjuangkan hak rakyat dan bukan kepentingan masing-masing.

"Saya cukup banyak dibuli sana sini, karena ada kepentingan ini, itulah dan sebagainya. Penting saya sampaikan hal ini agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik pula," ujarnya.

Jhony Banua yang akan kembali bertarung pada pileg 2024 mendatang lewat Partai NasDem dengan Daerah Pemilihan Dapil 1 meliputi Abepura, Heram dan Muara Tami menjelaskan, tidak ada niatnya untuk menyusahkan masyarakat, apalagi APBD ini ditetapkan tujuannya untuk masyarakat.

"Ingat APBD ini ditetapkan bukan untuk penjabat, sehingga jangan kita pakai atas nama masyarakat untuk menutupi kepentingan pribadi," tutup Jhony Banua Rouw. (*).