Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dugaan Penyadapan Presiden Berkembang ke Arah Pidana Makar, Begini Penjelasan Menteri Yusril 

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CEPOS ONLINE.COM/ANTARA/Laily Rahmawaty)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CEPOS ONLINE.COM/ANTARA/Laily Rahmawaty)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM - Kasus penyadapan Presiden Prabowo, dipastikan bukan masalah pidana biasa.   Dari perkembangan hasil penyidikan dipastikan sudah mengarah tindakan makar.

 Seperti dilansir Antara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar, yang akan didalami melalui gelar perkara oleh penyidik Polri pada Kamis (19/11).


Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Advertisement

Gelar perkara diperlukan untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril.

Ia menjelaskan gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara berlangsung transparan dan terbuka.

Advertisement

Yusril menegaskan penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ujar dia.

Terkait barang bukti, Yusril mengungkapkan penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan masih dalam proses pendalaman.

“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” kata Yusril.

Advertisement

Artikel Terkait

Polisi Mulai Temukan Titik Terang Dugaan Makar di balik Penyadapan Prabowo

Polisi Mulai Temukan Titik Terang Dugaan Makar di balik Penyadapan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan

Skandal Penyadapan Makin Panas! Rumah Irjen Eko Hadi Santoso Digeledah, Diduga Jadi Posko Makar

Skandal Penyadapan Makin Panas! Rumah Irjen Eko Hadi Santoso Digeledah, Diduga Jadi Posko Makar

Bareskrim Polri baru saja menggeledah rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso, tersangka kasus dugaan penyadapan presiden, di bilangan Cipete, Ja

Kabel WiFi di Kediaman Presiden Prabowo Mendadak Dicopot

Kabel WiFi di Kediaman Presiden Prabowo Mendadak Dicopot

Dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kepolisian disebut turut meningkatkan kewaspadaan Presiden Prabowo

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer