Waspada! Marak Persaingan Komestik Ilegal di Platform Digital, Ini Dampaknya
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Masyarakat terutama kaum hawa, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penjualan Komestik Ilegal lewat platform digital, media sosial dan marketplace.
Diharapkan jangan mudah tergiur penawaran produk dengan harga murah.
Seperti dilansir Antara, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) menyoroti kosmetik ilegal dalam persaingan industri lokal yang dinilai dapat memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengancam daya saing industri kosmetik nasional.
"Praktik perdagangan yang tidak bertanggung jawab tersebut semakin menjadi perhatian seiring pesatnya perkembangan penjualan produk kecantikan melalui platform digital, media sosial, dan marketplace," kata Tim Kebijakan Publik dan Keberlanjutan Perkosmi, Ribut Purwanti dalam keterangan persnya di Makassar, Minggu (15/11/2026)
Dia mengatakan persaingan tidak sehat di industri kosmetik digital tidak hanya dipicu oleh peredaran produk ilegal, tetapi juga praktik manipulasi ulasan, pesanan palsu, buzzer, hingga manipulasi algoritma.
Menurut dia, praktik tersebut dapat menciptakan persepsi keliru terhadap kualitas produk dan merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai ketentuan.
Peredaran kosmetik palsu juga menjadi ancaman karena produk yang ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dapat mengganggu persaingan pasar. Bahkan, produk yang memiliki tampilan menyerupai barang asli berpotensi mengecoh konsumen.
Kondisi tersebut tidak hanya merugikan industri dan pelaku usaha yang taat aturan, tetapi juga membahayakan konsumen karena keamanan, mutu, dan manfaat produk ilegal tidak dapat dijamin.
Berdasarkan data BPOM, dalam intensifikasi pengawasan kosmetik pada Mei 2026, ditemukan 9.042 dari 9.617 tautan penjualan kosmetik daring tidak memenuhi ketentuan, dengan estimasi nilai keekonomian mencapai Rp260,7 miliar. Temuan tersebut didominasi produk tanpa izin edar.
Selain pengawasan daring, BPOM juga menemukan 2.127.765 produk kosmetik dari 128 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, dengan nilai keekonomian sekitar Rp35,8 miliar.