Kapolri Suyudi Beberkan Peran Perwira Tinggi dan Jenderal LSP Dalam Penyadapan Ilegal
CEPOSONLINE.COM, JAKARTA- Di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membeberkan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal LSP dan tiga perwira tinggi, dalam rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Seperti dilansir Antara, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa Jenderal LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.
Adapun Jenderal LSP dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.
Selain diduga memerintahkan penyadapan, Suyudi menyebut bahwa Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.
Suyudi melanjutkan, tersangka lainnya, yakni SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
SU juga diduga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.
Kemudian, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Kemudian, memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Terakhir, tersangka AS yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
