Rapor Merah Dua Tahun Prabowo-Gibran, Bivitri: Orang Kritis Dicap Kiri

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).
Mereka menilai kualitas demokrasi mengalami kemunduran, ruang kritik masyarakat semakin tertekan, dan peran militer dalam urusan pembangunan sipil semakin meluas.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah menghadapi tekanan, mulai dari pemberian stigma hingga kriminalisasi. Kondisi itu, menurutnya, dapat melemahkan keberanian warga untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi kekuasaan.
“Kalau ada orang kritis dibilangnya kiri, enggak boleh karena komunis. Komunis artinya ateis dan lain sebagainya,” kata Bivitri dalam forum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo di Jakarta, dilansir dari Jawa Pos, Selasa (20/10/2026).
Ia menilai kritik yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol publik justru berisiko dipandang sebagai ancaman politik. Padahal, menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Bivitri juga menyinggung kasus-kasus yang menjerat aktivis dan masyarakat sipil, termasuk penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menilai munculnya ketakutan dalam menyampaikan pendapat dapat membuat masyarakat memilih diam meski melihat persoalan yang perlu dikritik.
“Kalau ada kesalahan ya harus dikritik. Tidak bisa didiamkan, karena kita memang dengan sengaja dibuat takluk. Politics of fear itu di situ sekarang kita hidup,” tegasnya.
Selain tekanan terhadap aktivis, Bivitri menyoroti pengaruh media sosial dan media yang disebutnya controlled media dalam membentuk persepsi masyarakat. Menurutnya, arus informasi yang terbatas dapat membuat publik terjebak dalam cara pandang sempit dan mudah mengategorikan pengkritik pemerintah berdasarkan afiliasi politik.
Ia menegaskan, masyarakat yang menyampaikan kritik tidak selalu mewakili kelompok atau kepentingan politik tertentu. Kritik juga dapat lahir dari keresahan terhadap kondisi bangsa dan keinginan untuk mendorong perbaikan.
Sorotan terhadap pemerintahan Prabowo juga datang dari Wakil Ketua Lab 45, Jaleswari Pramodhawardhani.
