Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Imbau Nusron Wahid Penuhi Panggilan Saksi Dugaan Suap ATR/BPN

A
Penulis: Abdel Gamel Naser❯
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid,  untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis (15/10/2026).

Dilansir Jawapos.com, Nusron bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Panggilan pemeriksaan itu merupakan penjadwalan ulang. Sebab, Nusron tidak hadir dalam agenda pemeriksaan, pada Rabu (7/10) lalu.

"KPK berharap yang bersangkutan (Nusron) hadir. Kalau masalah substansi, kemudian materi hasil apa pemeriksaannya, keterangan yang dibutuhkan apa semuanya, itu nanti prosesnya berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jogjakarta, Rabu (14/10).

Advertisement

Setyo mengaku sampai hari ini belum menerima konfirmasi terkait rencana kehadiran Nusron Wahid. Namun, ia berharap Nusron untuk kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK. "Harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan," tegasnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang polisi itu menyindir Nusron untuk mendukung kinerja pemberantasan korupsi, sebagaimana pernah disampaikan politikus Partai Golkar tersebut. Ia menekankan, pernyataan Nusron dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik," imbuhnya. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9).Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya.

Advertisement

Lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Kedelapan tersangka itu yakni, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry.  Serta, Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

KPK mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 106,3 miliar. KPK menduga, Summarecon terlibat dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Diduga, Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk menyerahkan uang Rp 1,5 miliar untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB Summarecon. Uang suap itu diduga diterima Erwin, yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Sebab, terdapat sengketa tanah antara pihak ahli waris dengan Summarecon Bogor. (*)

Advertisement
Editor : AdminDua

Artikel Terkait

Tanya Jawab Persoalan Tanah,  ATR/BPN Live di Akun Tik tok, Ini Jadwalnya 

Tanya Jawab Persoalan Tanah,  ATR/BPN Live di Akun Tik tok, Ini Jadwalnya 

Masyarakat yang menghadapi persoalan tanah sering bingung harus bertanya dan berbuat seperti apa. Kini Kementerian ATR/BPN pun membuka layan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mundur dari Pengurus Golkar, Sekjen: Sudah 6 Bulan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mundur dari Pengurus Golkar, Sekjen: Sudah 6 Bulan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar.

Dua Prajurit TNI Terseret Kasus Dugaan Korupsi BNPB, KPK Surati Panglima TNI 

Dua Prajurit TNI Terseret Kasus Dugaan Korupsi BNPB, KPK Surati Panglima TNI 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer