Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Jadi Lahan Pungli, Menteri Imipas Perintahkan Audit Pemberian Remisi 

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers usai acara Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026).(Ceposonline.com/ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers usai acara Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026).(Ceposonline.com/ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA  - Pemberian remisi atau potongan masa tahanan bagi warga binaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan diduga jadi lahan Pungli.

Karena itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk mengaudit pemberian remisi atau pemotongan masa pidana terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya pungutan liar.

Seperti dilansir Antara, Agus mengatakan jika hasil audit tersebut benar ditemukan adanya pelanggaran seperti dugaan pungli maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Advertisement

"Sekarang remisi sedang saya suruh audit sama Pak Irjen. Kalau mereka ada temuannya, ya kami akan proses," ujar Agus usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin 5/10/2026).

Audit oleh Irjen ini juga berlaku terhadap pemberian pembebasan bersyarat (PB) terhadap terpidana Indra Kesuma atau Indra Kenz.

Menurut Agus, pemberian remisi terhadap terpidana kasus berita bohong dan investasi Binomo tersebut tidak benar.

Advertisement

Ia memerintahkan PB Indra Kenz dicabut. "Ya, kita cabut (bebas bersyaratnya) karena ada proses remisinya yang tidak benar," kata Agus menegaskan.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lapas dan rutan mencuat dari hasil temuan Ombudsman RI.

Terpisah, anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasaha dalam konferensi pers di Kemenimipas pada hari yang sama meminta Kemenimipas untuk memperkuat mekanisme pencegahan potensi pungutan liar dan praktik transaksional yang melibatkan petugas dan sesama narapidana.

Dia menyatakan bahwa setelah sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong, banyak laporan yang diterima Ombudsman RI terkait dugaan pungli tersebut, baik itu datang langsung ke Kantor Ombudsman maupun melalui surat.

Advertisement

Artikel Terkait

HUT RI, 439 Warga Binaan Lapas Narkotika Jayapura Terima Remisi

HUT RI, 439 Warga Binaan Lapas Narkotika Jayapura Terima Remisi

Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasya

​Tujuh Napi Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura Berhasil Kabur, Ini Daftar Lengkapnya 

​Tujuh Napi Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura Berhasil Kabur, Ini Daftar Lengkapnya 

Suasana dini hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jayapura mendadak tegang. Sebanyak 12 orang narapidana dilaporkan ne

Empat WBP Lapas Merauke Masih Diburu, Situasi Berangsur Kondusif

Empat WBP Lapas Merauke Masih Diburu, Situasi Berangsur Kondusif

Sebanyak empat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Merauke masih dalam pencarian setelah melarikan di

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer