Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kocak, Untuk MBG dan Kopdes Pakai APBN Giliran Bencana NTT Pemerintah Buka Donasi 

A
Penulis: Abdel Gamel Naser❯
Ilustrasi donasi AI
Ilustrasi donasi AI

Advertisement

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA -  Sikap pemerintah yang membuka donasi untuk bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat kemeriahan acara karnaval mewah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menuai sorotan publik. 

Tindakan tersebut turut menuai kritik  mengingat banyak progam yang disorot justru menggunakan APBN giliran untuk bencana malah meminta rakyat menyumbang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti sikap pemerintah yang membuka donasi anggaran untuk warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Advertisement

Seperti dilansir dari Jawwapos.com, menurut Hasto, penanganan bencana semestinya menjadi bagian dari prioritas anggaran negara. Hasto menilai, pemerintah perlu memiliki kesiapan anggaran yang memadai untuk menghadapi berbagai potensi bencana. 

Ia menekankan, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat masyarakat menghadapi risiko bencana yang cukup tinggi.

"Ya, seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire," kata Hasto Kristiyanto usai melepas rumah sakit apung Kapal Laksamana Malayahati menuju NTT di Cilegon, Banten, Kamis malam (20/8/2026).

Advertisement

Hasto menjelaksan, ancaman bencana di Indonesia tidak hanya berupa banjir atau bencana yang berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kondisi cuaca ekstrem juga dapat memicu bencana kekeringan hingga kebakaran di sejumlah wilayah.
Karena itu, Hasto menegaskan negara seharusnya hadir sejak tahap pencegahan, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. 

"Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi," tegasnya. Menurutnya, dana bantuan sosial dalam APBN semestinya memberikan porsi yang lebih besar untuk menghadapi risiko bencana yang mengancam masyarakat.

"Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, harusnya lebih diprioritaskan," pungkasnya.(*)

Advertisement
Editor : Abdel Gamel Naser

Artikel Terkait

Hotspot di Papua Selatan Terus Berkurang, Hujan Mulai Guyur Wilayah Utara

Hotspot di Papua Selatan Terus Berkurang, Hujan Mulai Guyur Wilayah Utara

Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Papua Selatan dalam pemantauan 24 jam terakhir tercatat sekitar 600 titik.

Kepedulian PT BCA Bawa Perubahan Positif Bagi Masyarakat di Pinggiran Sungai Digoel 

Kepedulian PT BCA Bawa Perubahan Positif Bagi Masyarakat di Pinggiran Sungai Digoel 

Kepedulian PT Berkat Cipta Abadi (PT BCA), unit usaha dari Tunas Sawa Erma (TSE) Group, perusahaan Perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit d

RSUD Mimika Rujuk Korban Penikaman dari Ilaga ke Makassar 

RSUD Mimika Rujuk Korban Penikaman dari Ilaga ke Makassar 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika terpaksa merujuk seorang korban penikaman berinisial M.M ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer