Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu, Wamendagri Bima Arya Pastikan Kepala Daerah Tidak Rekrut Staf Bar
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto memberikan respon terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dilansir dari radarbogor.jawapos.com, Wamendagri mengatakan, rapat pemerintah dan pimpiman DPR pada Selasa, 18 Agustus 2026 memberikan jawaban terhadap dua harapan pemerintah daerah.
"Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai," ungkapnya.
Harapan yang kedua, Bima Arya melanjutkan, alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bima Arya menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun untuk mengawal melakukan sosialisasi.
"Dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini," pungkasnya.
Kesepakatan Perubahan Status PPPK Paruh Waktu dan Guru
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi Pimpinan DPR yang mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi data yang dihadiri oleh sejumlah menteri.
"Dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasmen mewakili Menteri Dikdasmen dan Ibu MenPAN RB," sebutnya.
Prasetyo Hadi mengungkapkan, telah memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan terkait status PPPK paruh waktu dan tahapannya.
