KPK Ungkap Modus Balas Budi Donatur Pilkada, Proyek Pemerintah Jadi Imbalan
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pola balas budi yang melatarbelakangi sejumlah kasus korupsi kepala daerah.
Donatur yang membantu pendanaan saat pemilihan kepala daerah (pilkada) diduga memperoleh akses terhadap proyek-proyek pemerintah setelah kandidat yang didukung berhasil memenangkan kontestasi politik.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian KPK dalam upaya memutus mata rantai korupsi yang berawal dari tingginya biaya politik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik korupsi kepala daerah tidak muncul karena satu faktor semata.
Menurutnya, persoalan itu dipengaruhi oleh integritas penyelenggara negara, lemahnya sistem pengawasan, hingga tingginya biaya politik yang mendorong lahirnya konflik kepentingan.
