Jadi Saksi dan Korban Kejahatan, Warga Wajib Tahu Aplikasi Simpusaka yang Disiapkan LPSK ini
CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperluas layanan perlindungan saksi dan korban melalui aplikasi Sistem Informasi Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban (Simpusaka) untuk mempermudah akses masyarakat.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat di seluruh daerah dapat mengajukan permohonan perlindungan secara daring sekaligus memantau perkembangan penanganan perkara melalui sistem yang disediakan LPSK.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis mengatakan hingga saat ini Simpusaka telah mencatat 12.628 pemohon yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah permohonan tertinggi, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
"Melalui dashboard ini, semua pihak dapat mengajukan permohonan secara online. Per hari ini kami mencatat telah ada 12.628 pemohon dan itu tersebar di semua provinsi," kata Sri seperti dilansir ANTARA, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemohon memantau langsung perkembangan permohonannya, mulai dari tahap penelaahan hingga keputusan apakah permohonan dapat dilanjutkan atau tidak.
"Pemohon sendiri juga sebenarnya bisa melihat posisi update permohonannya, mereka itu sudah sampai di mana, apakah memang sudah sampai pada penelaahan atau permohonannya memang tidak dilanjutkan. Hal itu dapat diketahui oleh masing-masing pemohon," ujarnya.
Selain memperkuat layanan digital, LPSK juga mengembangkan basis data yang memuat profil pemohon berdasarkan jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas, jenis tindak pidana, status hukum, pekerjaan, pendidikan, hingga kewarganegaraan.
Menurut Sri, pendataan tersebut dilakukan untuk membantu penentuan bentuk perlindungan dan layanan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam penghitungan restitusi.
Ia menambahkan, LPSK memberikan perhatian khusus terhadap pemohon penyandang disabilitas dengan menyediakan kategori tersendiri dalam sistem agar kebutuhan perlindungannya dapat menjadi prioritas.
