Prabowo Subianto: Kesejahteraan Aparat adalah Kunci Cegah Praktik Pemerasan Terhadap Rakyat

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen politiknya dalam membenahi postur birokrasi dan memotong mata rantai korupsi secara sistemis di tanah air.

Dalam pidato kenegaraan terbaru, Kepala Negara menyoroti korelasi langsung antara tingkat kesejahteraan finansial para abdi negara dengan integritas pelayanan publik di lapangan.

Presiden menyatakan bahwa pemenuhan upah dan gaji yang layak bagi seluruh elemen aparat keamanan serta pelayan masyarakat merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan ini dinilai sebagai langkah preventif paling radikal untuk memastikan penegak hukum dan birokrat fokus pada tugas negara tanpa harus membebani masyarakat dengan pungutan liar.

*Gaji Layak untuk Mengikis Budaya Pungli dan Korupsi Birokrasi*

Menurut Presiden Prabowo, pembenahan ini harus menyasar seluruh sektor krusial penopang stabilitas negara, mulai dari jajaran instansi TNI, Polri, tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan (nakes), hingga aparatur sipil negara (ASN) secara vertikal.

Ada beberapa poin filosofis di balik urgensi reformasi penggajian yang disampaikan oleh Kepala Negara:

*Pencegahan Pemerasan*: Menjamin kebutuhan dasar prajurit dan polisi terpenuhi secara terhormat sehingga tidak ada celah bagi oknum untuk melakukan tindakan pemerasan atau pungutan liar terhadap masyarakat sipil.

*Benteng Korupsi*: Menaikkan daya tawar integritas ASN agar tidak mudah tergiur oleh praktik suap, gratifikasi, maupun manipulasi anggaran negara.

*Martabat Pelayan Publik*: Mengembalikan muruah para guru dan tenaga medis sebagai pilar peradaban bangsa yang berhak mendapatkan apresiasi ekonomi secara proporsional.